Bagi para kreator konten, fotografer, videografer, dan desainer grafis di Indonesia, menerima penghasilan dari platform stock photo atau microstock global seperti Shutterstock, Getty Images, Adobe Stock, atau iStock sudah menjadi hal yang lumrah.
Secara hukum perpajakan Indonesia, penghasilan yang Anda terima dari platform-platform tersebut diklasifikasikan sebagai Royalti. Hal ini dikarenakan Anda tidak menjual putus hak cipta foto/video tersebut, melainkan memberikan lisensi (hak guna) kepada pembeli melalui platform perantara, sementara hak cipta asli tetap melekat pada Anda.
Berikut adalah panduan lengkap mengenai pajak produk komersial, mekanisme pemotongan di luar negeri, hingga cara pelaporannya di Indonesia.
1. Aspek Pajak di Negara Asal Platform (Withholding Tax)
Sebagian besar platform stock photo raksasa (seperti Shutterstock dan Getty Images) berkedudukan hukum di Amerika Serikat (AS). Berdasarkan undang-undang domestik AS (Internal Revenue Service / IRS), setiap pendapatan royalti yang mengalir keluar dari AS ke non-warga negara AS akan dikenakan pajak pemotongan di hulu (Withholding Tax) dengan tarif standar sebesar 30%.
Solusi Taktis: Pengisian Formulir W-8BEN
Agar penghasilan Anda tidak dipotong 30%, Anda wajib mengisi Formulir W-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting) yang disediakan di dasbor akun kontributor Anda.
-
Fungsi W-8BEN: Dokumen ini digunakan untuk mengklaim fasilitas P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) atau Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat.
-
Dampak Tarif: Setelah formulir W-8BEN Anda disetujui, tarif potongan pajak atas royalti Anda dari pembeli yang berbasis di AS akan turun drastis dari 30% menjadi 10%.
2. Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia
Indonesia menganut asas Worldwide Income, yang berarti Wajib Pajak Dalam Negeri wajib melaporkan seluruh penghasilannya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Royalti dari luar negeri ini wajib digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam SPT Tahunan Orang Pribadi. Ada dua skema perhitungan yang bisa diterapkan tergantung pada kondisi Anda:
Skema A: Menggunakan Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Jika Anda adalah fotografer/kreator full-time freelancer yang mengandalkan keahlian personal, Anda bisa menggunakan metode NPPN (KLU Kegiatan Fotografi – 74200 atau Jasa Kreatif Lainnya).
-
Tarif Norma: Umumnya sebesar 50% dari total omzet bruto setahun.
-
Logika Perhitungan:
$$\text{Penghasilan Neto Fiskal} = \text{Total Royalti Bruto Setahun} \times 50\%$$$$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} = \text{Penghasilan Neto} – \text{PTKP}$$$$\text{PPh Terutang} = \text{PKP} \times \text{Tarif Progresif Pasal 17 UU HPP}$$
⚠️ Penting untuk Skema UMKM 0,5%: Berdasarkan PP 55/2022, penghasilan yang berbentuk Royalti tidak boleh menggunakan skema PPh Final UMKM 0,5%. Jadi, pendapatan dari Shutterstock/Getty Images tidak mendapatkan fasilitas bebas pajak Rp500 juta dan tidak bisa langsung dikalikan 0,5%.
Skema B: Sebagai Penghasilan Sampingan (Pehobi/Pegawai Tetap)
Jika Anda adalah pegawai kantor yang melakukan microstock sebagai hobi yang dimonetisasi (side-hustle):
-
Total royalti kotor setahun langsung dimasukkan ke dalam komponen “Penghasilan Neto Lainnya / Dari Luar Negeri” pada SPT Tahunan (Formulir 1770-S atau 1770). Nilai ini akan diakumulasikan dengan gaji pokok Anda dari kantor untuk dihitung ulang menggunakan tarif progresif Pasal 17 di akhir tahun.
3. Mekanisme Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)
Agar Anda tidak membayar pajak dua kali (di AS sudah dipotong 10%, di Indonesia dipajaki lagi), pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas Kredit Pajak Pasal 24.
Pajak (10%) yang sudah dipotong oleh Shutterstock atau Getty Images dapat dijadikan sebagai pengurang pajak Anda di Indonesia. Namun, jumlah yang dapat dikreditkan dibatasi oleh aturan undang-undang, yaitu mana yang paling kecil antara:
-
Pajak riil yang telah dipotong di luar negeri (bukti potong berupa Formulir 1042-S yang biasanya diterbitkan platform di awal tahun berikutnya).
-
Batas maksimum kredit pajak yang dihitung dengan rumus:
$$\text{Batas Maksimum} = \frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Total PKP Setahun}} \times \text{Total PPh Terutang di Indonesia}$$
4. Aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
-
Ekspor Jasa: Penjualan aset digital kepada platform luar negeri sering kali dikategorikan sebagai ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Di Indonesia, ekspor JKP dikenakan tarif PPN 0%.
-
Kewajiban PKP: Selama total omzet Anda dari dalam dan luar negeri belum menyentuh Rp4,8 Miliar dalam setahun, Anda berstatus sebagai Pengusaha Non-PKP, sehingga Anda tidak memiliki kewajiban memungut atau melaporkan PPN atas transaksi tersebut.
5. Dokumen yang Wajib Disiapkan untuk SPT Tahunan
Ketika masa pelaporan SPT Tahunan tiba (Januari–Maret), pastikan Anda mengunduh dan menyiapkan dokumen-dokumen berikut dari akun platform Anda:
-
Earnings Summary / Payment History: Laporan rekapitulasi total penghasilan yang Anda terima dari Januari hingga Desember.
-
Formulir 1042-S: Ini adalah dokumen resmi fiskal dari Amerika Serikat yang diterbitkan oleh platform (biasanya keluar di bulan Februari) sebagai bukti sah bahwa penghasilan Anda telah dipotong pajak oleh IRS sebesar 10%. Dokumen ini merupakan syarat wajib untuk melakukan klaim Kredit Pajak Pasal 24 di sistem Konsultan Pajak Jakarta.
